Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Blog Article

Selain itu terbuka juga potensi bagi kontrak berjangkakedu lada, coklat, dan rupiah / greenback sebaiknya dikaji lebih dalam karena kekutan indonesia tidak cukup signifikan untuk membentuk harga yang wajar. Kemungkinan untuk mengeluarkan kontrak opsi berjangka untuk kopi robusta dan olein merupakan hal yang wajar setelah adanya kontrak berjangka kedua komoditi tersebut. Prospek perdagangan berjangka di indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini di perkirakan terdapat 2500 orang yang telah bertransaksi dalam perdagangan berjangka dan beberapa yang bekerja sebagai tenaga analis, advertising and marketing pada berbagai perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan knowledge tersebut sebetulnya sudah cukup tersedia tenga kerja dan

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Bappebti Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option (opsi biner)

Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku”, lanjut Aldison tegas.

Selain modus tersebut, yang sering dijumpai adalah penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka atau aset kripto dengan skema member get member.

Ia menerangkan bukan berarti penangkapan melalui pelabuhan resmi kepabeanan Batam, tetapi dari pelabuhan-pelabuhan tikus di sekitar wilayah teritorial Batam.

"Pemblokiran ini bertujuan agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan secara authorized dari transaksi perdagangan berjangka komoditi," kata dia.

"Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelas dia.

one. Perdagangan Ilegal Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab one Pasal two sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal three Kitab Undang-Undang Hukum 24 Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.

Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka.

“Apabila ada penawaran perdagangan berjangka yang dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline

mengenakan biaya/komisi untuk eksekusi perdagangan. Komisi merupakan satu-satunya biaya yang dikenakan atas pembelian atau penjualan Kontrak. Jika rekening Nasabah diserahkan kepada seseorang untuk dikelola, maka akan dikenakan administration payment atau persentase dari keuntungan.41 Biasanya Pialang Berjangka akan menyiapkan daftar komisi untuk berbagai jenis Kontrak. Pada setiap akhir sesi perdagangan, semua pedagang memeriksa dan menyamakan posisinya dengan lembaga kliring yang menjadi penjamin semua perdagangan. Pada dasarnya lembaga kliring berperan menjadi pembeli dari setiap penjualan pada setiap pembelian.

Langkah  ini  dilakukan   sebagai  upaya  pembinaan   terhadap  entitas  ilegal   untuk  patuh  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mendapatkan informasi lebih lanjut di bidang PBK, serta untuk membentuk iklim persaingan usaha yang sehat di bidang PBK.

“Mengingat opsi biner yang beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat mediasi,” jelas Syist.